Saat UN (tak) Siap Terjun


Ujian Nasional (UN) layaknya ajang bergengsi bagi pemerintah, khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai penyelenggara. Ajang tahunan ini terus jadi bahan gunjingan bagi masyarakat. Melihat carut marutnya pelaksanaan makin membuktikan bahwa UN bukanlah sistem yang baik. Karena metode yang satu ini menuai protes di mana-mana. Metode yang dianggap mengukur dan menilai standar pendidikan di Indonesia secara keseluruhan, melihat kemampuan siswa secara nasional dengan kelulusan mereka mengikuti UN yang sesaat.

Persoalan ini baru pertama kalinya sepanjang sejarah pelaksanaan yang dulunya disebut EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) sampai yang namanya UN. Panitia pelaksanaan UN yang dibawahi Kemendikbud tampak belum siap terjun.

Dari kendala teknis, pendistribusian soal yang kacau, seperti soal yang harusnya untuk Provinsi Riau malah kesasar ke Sumatera Utara. Jumlah soal yang kurang, terpaksa panitia memfotokopi agar beberapa siswa tetap ikut ujian. Pengiriman yang terlambat. Begitu jugalah dengan sebelas provinsi yang sempat ditunda pelaksanaannya, lantaran tidak siapnya pencetakan naskah soal yang ditenderkan kepada percatakan PT. Ghalia Indonesia Printing.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) sudah menerima puluhan pengaduan terkait carut marutnya UN sejak dibuka 12 April lalu. Sekjen FSGI, Retno Listyarti mengatakan diantara aduan yang disampaiakan masyarakat dan guru adalah  keterlambatan datangnya lembar soal seperti yang terjadi di Riau, Sumatera Utara dan Jawa Timur, sampai-sampai siswa dan guru menunggu hingga lima jam, dan jelas menyebabkan konsentrasi siswa menurun.

Keterlambatan atau penundaan ini bukan jadi penenang bagi siswa, lantaran dianggap ada waktu untuk mempersiapkan lebih matang lagi, akan tetapi malah bikin pikiran mereka tak karuan, dan jelas ini malah jadi bahan pikiran. Mental yang sudah siap tempur untuk menjawab soal-soal ujian, boleh jadi lemah gara-gara penundaan.

Bagaimanalah perasaan seorang siswa yang tak kebagian soal, dia terpaksa menunggu fotokopiannya, sedangkan kawannya sudah mengerjakan. Dia bisa terburu-buru menjawabnya dan tidak konsentrasi. Padahal untuk UN kali ini setiap soal pakai kode tersendiri, ini bukanlah satu solusi meskipun inisatif dari pengawas ujian di sekolah. Akibatnya, persoalan yang akan terjadi saat perangkat memeriksa lembar jawaban siswa tadi bisa-bisa tidak terdeteksi karena perbedaan kode lembar jawaban dengan lembar soal. Lembar jawaban yang sangat tipis sekali juga jadi kendala bagi siswa, lembar jawaban bisa sobek ketika siswa berusaha mengganti jawabannya dengan menghapus yang sudah ia lingkari.

Permasalahan ini sangat berbeda dengan pengalaman UN-UN sebelumnya. Masalah yang timbul bukanlah masalah panitia atau penyelenggara UN. Tapi permasalah yang timbul ketika siswa dapat bocoran jawaban dari guru, lembaga bimbingan belajar atau dibolehkan saling contek saat ujian berlangsung.

UN dengan segala permasalahanannya yang membuat siswa stres. Kadang bukan hanya siswa yang stres, guru pun ikutan juga. Akibatnya guru atau pihak sekolah dan pengawas sama-sama skongkol untuk tidak membocorkan bahwa jawaban sudah dibocorkan kepada siswa. Bahkan  siswa sudah stres karena takut tidak lulus, rela-relanya mereka beli bocoran jawaban dengan harga yang dibandrol sama sekolah. Transaksi pun terjadi. Ini sudah jadi rahasia umum dari tahun ke tahun. Siapa pun tau.

Begitu takutnya sebahagian siswa, terkadang juga sekolah dan guru menghadapai UN ini. Curang berjamaah pun akhirnya terjadi. Nilai jujur yang harusnya sudah tertanam dibangku pendidikan (baca: sekolah), sesaat hancur ketika  musibah UN melanda.

Jika dilihat, sebenarnya UN tidak sejalan dengan tujuan pendidikan nasional sesuai diamanahkan undang-undang yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Bagaimana bisa pendidikan yang ditempuh selama tiga tahun di jenjang SMA dan SMP diukur kemampuannya, apakah siswa lulus atau tidak dengan waktu beberapa saat. Meskipun sudah diberikan keputusan kelulusannya 40 persen kepada pihak sekolah. Namun hegemoni pemerintah rupanya mengalahkan usaha sekolah. Yang mana sebaiknya keputusan kelulusan itu diberikan kepada sekolah atau Dinas Pendidikan setempat. Karena mereka lebih tau kemampuan siswa apakah layak untuk diluluskan. Kemauan pemerintah pusat terlalu dipaksakan.

UN hendaknya bukan soal-soalnya dibuat secara nasional, karena taraf pendidikan di setiap daerah tidaklah sama. Kesenjangan pendidikan di  Pulau Jawa dengan Sumatera dan pulau lainnya sangat jelas. Ditambah lagi mutu pendidikan di setiap daerah sangat berbeda. Baik inprastruktur maupun pelaksanaan kurikulum.  Bisa jadi dengan jadwal ujiannya serentak secara nasional akan tetapi soal biarlah sekolah atau Dinas Pendidikan daerah setempat yang membuat dan mencetaknya, agar kecurangan yang dikhawatirkan terjadi menjadi berkurang atau malah tidak ada. Perhatikan saja, saat ujian semester apakah ada kebocoran soal atau jawaban dari para guru atau lembaga bimbingan belajar? Nyaris tidak ada sama sekali. Kenapa ketika UN malah pendistribusian dan pengiriman kacau. Jadwal ujian terpaksa diundur lantaran soal telat datang. Ada kebocoran soal, acara contek-mencontek dibiarkan.

Ini jadi bahan refleksi buat pemerintah, bahwa UN tidak menjamin siswa mampu dan berkompten. Siswa yang cerdas dan pintar malah jadi korban UN, tak lulus. Misalnya dia sudah lulus untuk program beasiswa ke perguruan tinggi, lantaran tidak lulus akhirnya stres dan bisa jadi ada yang niat bunuh diri.

Apakah pemerintah malah senang jika siswa satu negara ini pada galau mikirin UN? Saya rasa tidak begitu juga. Maka tidak semua yang dianggap baik berbuah kebaikan atau manfaat. Boleh jadi musibah atau mudarat bagi bangsa ini. Karena sistem yang dilandasi pemikiran-pemikiran yang tidak dilandasi asas manfaat akan majerumuskan bangsa ini pada keterpurukan bukan kebangkitan. Apatah lagi ini dalam ranah pendidikan. Mari kembali pada fungsi dan tujuan pendidikan yang telah diamanahkan.

Pendidikan yang bertujuan membentuk bangsa yang cerdas, berakhlak mulia dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Janganlah mengukur pendidikan itu segi kecerdasan saja dengan mengandalkan UN. Moral bangsa ini juga perlu diperbaiki. Carut marutnya UN boleh jadi karena moral penyelenggara juga, mereka belum bisa menjalankannya dengan baik. Jika belum siap jangan dilaksankan, atau tiadakan saja sama sekali, biar siswa satu bangsa ini tidak stres dan masyarakat tidak menghujat terus menerus.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s