Agama Asli Terdiskriminasi


Dari sekitar 245 kepercayaan asli di  Indonesia,
belum satu pun diakui pemerintah sebagai agama yang sah

Berdasakan UU No 1 PNPS 1965, agama yang sah di Indonesia, Hindu, Budha, Islam, Kristen. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang punya kepercayaan lain di luar penganut agama tersebut mengeluh, paling tidak mereka dapat tindakan diskriminatif.“Agama asli Indonesia tidak diakui, tapi agama ‘Impor’ yang diakui,” kata Boru Panjaitan, Penghayat Kepercayaan Ugamo Malim (Parmalim) di Medan, 22 Oktober 2011.

Di Sumatera Utara ada kepercayaan asli Batak dari nenek moyangnya yang masih terpelihara sampai sekarang. Kepercayaan itu Ugamo Malim, dan mulai terorganisir 21 April 1921. Tuhannya Debata Mulajadi Nabolon. Nabinya Raja Mulia. Kitab suci mereka bersumber pada Patik Niugamo Malim—pokok ajaran malim—bentuknya hanya lisan, namanya Pustaha Habonoron—kata mereka aslinya ada di Belanda. Dan mereka sembahyang di Bale Pasogit atau Balai Parsantian setiap hari Sabtu.

Sindak Sirait, Ulu Punguan (Pimpinan) Cabang Parmalim di  Batam bilang Parmalim banyak ragamnya. “Banyak yang mengakui Parmalim, namun ritualnya sudah beda, dan bahkan mereka juga tidak menjalankan ibadah layaknya Parmalim yang sesungguhnya,” ujar Sirait. Ia utarakan beberapa huta (kampung) yang menganut Ugamo Malim, tapi bukan memiliki keyakinan sama dengan Parmalim sebenarnya, “Di Parsobuan, Parhitean, dan di Sigura-Gura,” katanya.

Kata Sirait, Parmalim yang betul-betul (benar) Parmalim itu berasal dari Huta Tinggi, Lagu Boti, Kabupaten Toba Samosir. Di sana basis atau pusat Parmalim yang menganut Ugamo Malim sesungguhnya. Menurutnya, Parmalim sekarang berjumlah sekitar 400 jiwa, dan memiliki 42 cabang di Indonesia.

Kata Rinsan Simanjuntak, Ulu Punguan Parmalim Cabang Medan, Parmalim bukanlah suatu aliran, tapi penghayat Tuhan Yang Maha Esa. Katanya, Parmalim sudah bekerja di berbagai bidang, baik pemeritahan maupun swasta. “Ada juga yang PNS, anggota DPR, Polisi, dan Pengusaha, tapi yang belum bisa ABRI (TNI),”  kata Simanjuntak. Ia tak tahu kenapa Parmalim belum bisa jadi TNI.

Tidak ‘legal’nya keyakinan ini di Indonesia, terkadang Parmalim tersandung masalah. Ruslina Marpaung, warga Jalan Seksama Kota Medan, mengatakan pernah mengalami kesulitan saat mengurus KTP. Dan Ia juga mengaku sering mendapat cibiran dari tetangganya. Kini, kondisi tak lagi seburuk seperti yang pernah dialaminya beberapa tahun silam dalam pengurusan KTP. Pun ia tetap tidak bisa mencantumkan Parmalim pada identitas agamanya, tanda strip(−)lah jadi gantinya.

Agama mereka tidak dicantumkan di KTP berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 61 Ayat 02, tentang administrasi kependudukan; Bagi penduduk yang agamanya belum diakui  sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

Pulung Sirait, ia Ulu Punguan Parmalim di Papua. Awal ia ke sana, ada penugasan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditahun 1978. Di salah satu kantor instansi pemerintah di Sorong, Irian Barat (sekarang Papua) ia mau diambil sumpah sebagai PNS sesuai agama—Kristen—yang di Kartu Tanda Penduduk (KTP)nya oleh pejabat yang berwenang.

“Aku tidak mau diambil sumpah sesuai agama Kristen.”

“Kenapa tidak mau diambil sumpah sesuai agama Kristen, kan agama di KTPmu adalah Kristen,”  kata Pulung menirukan pejabat yang mau mengambil sumpahnya saat itu.

“Agamaku bukan Kristen, tapi Parmalim.”

Beberapa saat pengambilan sumpah Pulung tertunda, akhirnya sumpah diambil juga sesuai keyakinannya, karena ia coba menjelaskannya. Katanya pada pejabat itu, bahwa agama di KTP-nya itu bukan keinginan dia, tapi keinginan dari Dinas Kependudukan saat ia mengurus KTP. Ia sudah bilang pada petugas pembuat KTP bahwa ia Parmalim, namun karena keyakinan itu tidak diakui di Indonesia, agama di KTP-nya dipilih antara agama yang diakui.

Pulung Sirait menggunakan UU No 08 Tahun 1974 Bab 03 Pasal 27 untuk diambil sumpah sesuai keyakinannya, karena undang-undang itu menjelaskan ada sumpah bagi PNS selain agama yang diakui. “Sekarang undang-undang itu telah dicabut. Dan semua PNS harus ikuti sumpah agama yang diakui di negara ini lagi,” ujar Pulung.

Sewaktu sekolah dari SD sampai SMA, Pulung Sirait—ikut pelajaran Agama Kristen—tak pernah mendapat nilai agama dari gurunya, meskipun ia ikut ujian. “Sampai sekarang nilai agama di ijazahku masih kosong,” katanya mengingatkan saat Ujian Ebtanas (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) dulu Ia tidak dapat nilai agama.

Mereka Parmalim kerap disuruh memilih pelajaran agama yang ada di sekolah, mereka terpaksa ikut saja. Biasanya mereka ikut Pelajaran Agama Kristen, karena katanya agama ini mudah dipelajari  dan dipahami. Meski mereka ikut belajar Agama Kristen, tapi mereka tidak pindah keyakinan.

Boru Panjaitan, istri Pulung Sirait juga cerita masalah adiknya—yang juga Parmalim—sudah 30an tahun jadi polisi di Batam, Kepulauan Riau, sampai sekarang belum  ada dikasih tunjangan keluarga. Pernikahan adiknya pun tak diakui sama kepolisian tempat ia bertugas. Katanya itu akibat agama di KTP adiknya tidak sesuai dengan keyakinannya. “Meski tak dikasih tunjangan keluarga, adikku tetap bekerja.”

Tua Maringan Dame Simanjuntak, anak Ulu Punguan Parmalim Cabang Medan. Ia juga Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matemetika, Universitas Negeri Medan (Unimed) stambuk 2007. Keyakinannya juga Parmalim. Sejak sekolah dasar ia mengikuti pelajaran agama di sekolah, Agama Kristen Katolik sampai ke jenjang perguruan tinggi.

“Kami memang mengikuti aturan formal yang ada di sekolah, salah satunya mengikuti ajaran Katolik. Tapi tidak untuk menjadi umat-Nya,” kata Tua. Nilai agamanya lebih bagus daripada nilai agama kawan-kawannya yang bergama Kristen Katolik di kelasnya. Dia sering dipuji dosen  mata kuliah agama, karena nilainya lebih bagus. Sangat jauh berbeda dengan yang dialamai Pulung Sirait yang tak dapat nilai sama sekali.

Sebab Ugamo Malim tak ada dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, alternatif pendidikan dan penanaman nilai-nilai juga ajaran mereka, dilaksanakan di Balai Parsantian.

Di Medan, para Naposo (Pemuda) dan orang tua Parmalim bikin jadwal Marguru (Belajar) untuk anak-anaknya setiap Minggu, jam 09-11.

Di Porsea, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara, Bupati setempat menunjuk seorang guru, Pantun Sitorus, seorang Parmalim untuk mengajar Ugamo Malim di sekolah.

Pulung Sirait menyebutkan bahwa salah satu sekolah di Jakarta menunjuk pembesar agama siswanya memberikan penilaian kepada anak-anak (siswa) yang agamanya tidak masuk dalam agama yang diakui. “Pemerintah Medan setidaknya bisa mengembangkan pendidikan seperti salah satu sekolah di Jakarta,” harapnya.

telah diposting di narasisumatera.wordpress.com dan sejuk.org

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s