Galeri

Perlu Perjuangan yang Komplit


“Sekarang masyarakat Kepulauan Meranti menderita, tidak tahu lagi hendak mencari makan di mana, pasalnya lahan mereka diambil perusahaan. Mereka telah melakukan berbagai trik perjuangan agar lahan mereka dikembalinkan, dan operasi perusahaan di sana dihentikan. Mereka lakukan aksi membuat posko di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, bukan hanya sekali. Sampai mereka aksi jahit mulut, namun sepertinya pihak yang berwenang sibuk rapat saja, belum ada solusi konkrit yang dilakukan. Konflik warga dengan pihak perusahaan juga terjadi di semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan”

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memiliki wewenang yang sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Meski tidak memilik kewenanagan yang sama, namun memiliki kedudukan yang sama di parlemen. Maka jika mencalonkan menjadi anggota DPD RI, bukan hanya mengkampanyekan kepentingan-kepentingan daerah. Akan tetapi mengkampanyekan kepentingan-kepentingan rakyat di daerah.

Hal yang perlu dikampanyekan adalah tentang memperjuangkan hak masyarakat dan Provinsi Riau di pusat. Jika dilihat dari segi dana diva, Provinsi Sumatera Utara lebih besar diberikan pemerintah pusat daripada Provinsi Riau, padahal provinsi tetangga itu bukan lebih kaya dari Riau.

Mengangkat suku-suku marginal di Riau. Budaya mereka harus dilestraikan, bukan karena zaman modren yang akhirnya budaya mereka juga dilenyapkan. Seperti Suku Sakai dan Suku Akid. Bukan budaya mereka yang dimodrenkan, akan tetapi yang terpenting untuk kemajuan mereka, pola pikir merekalah yang harus dirubah, agar derajat mereka juga terangkat, mungkin dapat melalui pendidikan dan perekonomian mereka.

Menyampaikan kepada masyarakat bagaimana pentingnya DPD di Pusat. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi untuk mendukung keberadaan DPD.

Maka dari itu, Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Riau, isu yang patut diperjuangkan di kancah nasional. Selama 55 tahun setelah jadi provinsi, Riau belum dapat mensejahterakan masyarakat dengan baik. Riau belum dapat anggaran yang sesuai dengan hasil daerahnya. Kekayaan alam Riau, hasilnya diangkut. Dengan dana bagi hasil sekian persen, dan sangat minim sekali, membuat Riau belum dihargai sebagai penyumbang devisa Negara termasuk yang terbesar.

Otsus untuk Riau memang telah lama diperbincangkan, namun sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan dikabulkannya permintaan itu. Seolah suara rakyat Riau yang diwakilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) tidak didengar. Jeritan itu harus terus didengungkan, agar pemerintah tahu bahwa Riau menginginkan Otsus.

Karena Riau juga penyumbang minyak terbesar di Indonesia, maka perlu dana bagi hasil ditingkatkan, minimal 50:50 dengan pemerintah pusat. Jika tetap bagi hasilnya 85:15, kesejahteraan masyarkat tidak dapat ditingkatkan. Riau memang punya kekayaan alam, tapi hasilnya diangkut semua.
Lain dari itu, kini permasalahan lahan hutan, pengelolaannya yang melampaui batas, membuat hutan di Provinsi Riau makin habis. Selain ditebangi secara liar, baik perusahaan maupun masyarakat yang terkadang dibakar, kawasan hutan juga seolah dijual pada pihak perusahaan. Merubah Hutan lindung jadi Hutan Tanaman Industri (HTI) tanpa pertimbangan yang matang. Pemerintah pusat kerap kali memeberikan izin kepada perusahaan untuk menebangi hutan Riau, dijadikan hutan produksi.

Akhirnya konflik warga dengan perusahaan terus bergulir. Masyarakat merasa lahannya dijarah, sedangkan pihak perusahaan merasa sudah mendapat izin dari pemerintah. Dan pemerintah pun nampak enggan menyelesaikannya. Konflik lahan perkebunan di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan contoh dari hal ini. Dan terkadang, malah masyarakat yang difitnah melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan.

Sekarang masyarakat Kepulauan Meranti menderita, tidak tahu lagi hendak mencari makan di mana, pasalnya lahan mereka diambil perusahaan. Mereka telah melakukan berbagai trik perjuangan agar lahan mereka dikembalinkan, dan operasi perusahaan di sana dihentikan. Mereka lakukan aksi membuat posko di depan Kantor DPRD Provinsi Riau, bukan hanya sekali. Sampai mereka aksi jahit mulut, namun sepertinya pihak yang berwenang sibuk rapat saja, belum ada solusi konkrit yang dilakukan. Konflik warga dengan pihak perusahaan juga terjadi di semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan.

Untuk memperjuangkan dan menyuarakan itu, perlu dilakukan diplomasi-diplomasi kepada pemerintah pusat. Cara lain, mengajukan yudicial review (revisi undang-undang) tentang wewenang DPD agar sama dengan wewenang DPR. Dari wewenang ini dengan lebih mudah menyuarakan dan melegislasi kepentingan-kepentingan daerah khususnya provinsi Riau.
Hal ini tidak mungkin dapat dilakukan jika kerjasama dengan pihak lain tidak ada. Maka perlu sangat kerjasama yang solid dengan Pemerintah Daerah juga Anggota DPR RI asal Provinsi Riau, agar suara sama-sama kuat dan sama-sama memperjuangkan hak daerah.

Kemungkinan yang lain dapat dilakukan sebagai Anggota DPD RI adalah merebut kursi pimpinan DPD RI. Jika kursi ini bisa dikuasai, maka kemungkinan suara dan wewenangnya lebih besar dari anggota biasanya. Juga mendekati pejabat Negara, seperti menteri sampai ke presiden. Terkadang faktor kedekatan yang dapat menjembatani kesejahteraan.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s